Perizinan Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Nov 17, 2022 | Corporate & Compliance

Dunia pelatihan kerja saat ini sangat berkembang pesat di setiap kabupaten/kota di Bali. Bali terkenal dengan pariwisata yang identik disebut pulau dewata dan pulau seribu surga. Dengan berkembangnya pariwisata sebelum dan sesudah pandemi saat ini, banyak pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata, selain mengalokasikan modalnya untuk membuat hotel, villa, restoran, dan lainnya, juga mengembangkan usahanya dengan mendirikan usaha Lembaga Pelatihan Kerja (“LPK”).

Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (selanjutnya disebut “Permenaker 17/ 2016”) menetapkan bahwa LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. Dalam LPK tersebut terdapat program pelatihan kerja, instruktur, dan tenaga kepelatihan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 3 Permenaker 17/2016 yang menetapkan bahwa Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai; materi pelatihan teori dan praktik; jangka waktu pelatihan; metode dan sarana pelatihan; persyaratan peserta dan tenaga pelatihan; serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan. Kemudian, yang disebut sebagai instruktur, Pasal 1 angka 4 Permenaker 17/2016 menetapkan bahwa Instruktur atau sebutan lainnya adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis, dan diberikan tugas serta wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Selanjutnya, Tenaga Pelatihan, Pasal 1 angka 5 Permenaker 17/2016 menetapkan bahwa Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan diberikan tugas serta wewenang untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pelatihan.

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh LPK Swasta, LPK Pemerintah, atau LPK Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Permenaker 17/2016. Bagi pengusaha yang hendak membuka usaha di bidang pelatihan kerja, maka akan masuk dalam kualifikasi LPK Swasta. Terkait perizinan LPK sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat 1 Permenaker 17/2016, diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota. Saat ini, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Ciptaker), pengajuan permohonan perizinan usaha dapat dilakukan secara daring melalui sistem OSS (Online Single Submission) di bawah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sebelum diundangkannya UU Ciptaker, pada Pasal 5 ayat (1) Permenaker 17 Tahun 2016, untuk mendapatkan izin LPK Swasta harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, dengan melampirkan:

fotokopi akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP) dan pasfoto ukuran 4×6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang;
profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat:
- struktur organisasi dan uraian tugas;
- daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan;
- program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun;
- program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;
- kapasitas pelatihan pertahun;
- daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan.

Setelah diundangkannya UU Ciptaker, yang menjadi tambahannya yaitu terlebih dahulu Pemohon wajib membuat akun pada OSS, setelah itu menentukan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI), kemudian mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi tambahan dalam pengajuan persyaratan perizinan LPK Swasta.

Perizinan diajukan melalui OSS pusat secara daring, namun untuk syarat-syarat teknis lainnya sehubungan dengan mekanisme verifikasi Izin tetap dilakukan dengan mengikuti prosedur yang berlaku pada masing-masing Kabupaten/Kota tempat dimana LPK akan didirikan.